SuaraDuniaNusantara.net—Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum tidak pernah sepenuhnya netral. Sejak masa penjajahan hingga era globalisasi, kurikulum selalu disusun dalam konteks kepentingan kekuasaan yang memengaruhi arah pembentukan generasi.
Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan difungsikan sebagai alat administratif kolonial. Sekolah bagi pribumi dibatasi akses dan isinya. Sejarawan H.A.R. Tilaar dalam Kekuasaan dan Pendidikan (2009) menyebut pendidikan kolonial menjaga struktur sosial demi stabilitas penjajah. Dokumen Kemendikbud RI tahun 2017 menguatkan temuan tersebut.
Pendudukan Jepang memperluas akses pendidikan, tetapi mengarahkan kurikulum pada mobilisasi perang. Kajian Gudang Jurnal Multidisiplin Indonesia mencatat fokus pada disiplin fisik, kerja kolektif, dan loyalitas politik. Pendidikan dijadikan instrumen negara pendudukan.
Pasca-kemerdekaan, Indonesia mengambil alih kendali kurikulum. Rentjana Pelajaran 1947 dirancang untuk membangun karakter warga negara dan kesadaran kebangsaan. Kajian BINUS University (2020) mencatat kurikulum awal kemerdekaan sebagai upaya meletakkan fondasi pendidikan nasional.
Namun pada masa Orde Baru, kontrol negara atas kurikulum menguat. Kurikulum diberlakukan seragam, Pendidikan Moral Pancasila diwajibkan, dan narasi sejarah diseleksi. Jurnal Edukatif (2021) menyimpulkan kurikulum berfungsi sebagai alat stabilitas politik.
Memasuki era reformasi dan globalisasi, kurikulum Indonesia beradaptasi dengan standar internasional. Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka disusun dalam kerangka daya saing global. Penelitian ResearchGate (2023) mencatat pergeseran ideologi menjadi bahasa teknokratis.
Dalam perspektif global, sejarah kurikulum Indonesia mencerminkan bagaimana pendidikan nasional berada dalam lintasan kuasa yang lebih luas. Ruang kelas menjadi arena strategis yang menentukan posisi bangsa di masa depan.***
